Regional

Dinas Kominfo Blora Berbagi Pengetahuan tentang Pengelolaan Lembaga Penyiaran Lokal

Red
06 Februari 2024

blorakab.go.id

NYALANUSANTARA, Blora - Dalam upaya meningkatkan kapasitas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Blora telah melaksanakan kegiatan knowledge sharing dengan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024.

Kegiatan ini disambut hangat oleh pihak Sragen, dengan hadirnya Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinkominfo Blora, Yosep Rudi Priyo Nugroho, bersama dengan Direktur Utama LPPL Radio Gagak Rimang Kasiyanto, serta tim dari Blora.

Mereka disambut oleh Sekretaris Dinas Kominfo Sragen, Aris Munandar, dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Dinas Kominfo Sragen, Yudi Tamtomo, serta perwakilan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Buana Asri Sragen.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang IKP Dinkominfo Blora, Yosep, menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk berbagi pengalaman dalam pengelolaan LPPL.

"Tujuannya adalah berbagi pengalaman dalam pengelolaan LPPL, sehingga dapat menjadi lebih kuat, mandiri, dan independen," ujarnya.

Beberapa topik yang dibahas dalam sesi knowledge sharing antara lain terkait dengan struktur kelembagaan LPPL, proses rekrutmen Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pengelolaan kepegawaian dan aset, sumber dana, hingga mekanisme pertanggungjawaban.

Selain itu, juga dibahas mengenai pembagian program radio terkait informasi nasional, regional, dan daerah, serta peran Dinas dalam pengelolaan LPPL.

Adapun dalam diskusi teknis, topik seperti proses perpanjangan izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), Izin Stasiun Radio (ISR), dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio, serta rekruitmen penyiar/operator radio juga turut menjadi perbincangan.

Aris Munandar dari Dinas Kominfo Sragen menambahkan bahwa sumber dana untuk LPPL dapat berasal dari dana hibah, iklan, dan usaha lainnya.

Beliau juga menekankan pentingnya merekrut tenaga teknis yang berkualitas untuk menjaga independensi lembaga sesuai dengan peraturan yang berlaku.