Bupati Purbalingga Lantik Lima Pejabat Eselon II Jadi Bagian Penyesuaian SOTK

NYALANUSANTARA, Purbalingga- Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pelantikan digelar di Pendopo Dipokusumo, Senin, 12 Januari 2026, dan dihadiri Wakil Bupati Dimas Prasetyahani, Wakil Ketua DPRD Aris Widiarso, serta Sekretaris Daerah Herni Sulasti.

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang berdampak pada penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Fahmi menyatakan penataan kelembagaan itu ditujukan untuk membentuk struktur pemerintahan yang lebih ramping, kaya fungsi, dan profesional.

“Penyesuaian SOTK ini bukan sekadar perubahan nama atau penggabungan dinas, tetapi upaya membangun organisasi yang lebih efektif, mudah berkoordinasi, dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Fahmi.

Adapun lima pejabat yang dilantik yaitu Agung Widiarto sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Bambang Triono sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman; Muhammad Fathurrohman sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Jusi Febrianto sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; serta Prayitno sebagai Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.

Menurut Fahmi, penggabungan dinas diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor yang sebelumnya kerap bersinggungan. Dengan struktur yang lebih sederhana, ia menargetkan pelayanan publik menjadi lebih cepat, tepat, dan terintegrasi.

“Ini harus menjadi babak baru bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Bukan hanya jumlah OPD yang berubah dari 27 menjadi 23, tetapi juga perubahan sikap, prinsip kerja, dan cara berkolaborasi. Visi pimpinan daerah, Sekda, para asisten, pimpinan OPD, hingga pemangku wilayah harus menyatu agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” ujarnya.

Dalam arahannya, Fahmi juga menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang dinilai berdampak langsung pada kesejahteraan warga, mulai dari infrastruktur hingga ekonomi. Ia menyebut Pemkab Purbalingga pada 2025 mengalokasikan anggaran Rp122 miliar melalui program Alus Dalane untuk perbaikan jalan. Menurutnya, manfaat program itu mulai dirasakan masyarakat, meski masih terdapat ruas jalan lain yang membutuhkan penanganan lanjutan.

“Dengan keterbatasan anggaran, kita tetap berikhtiar semaksimal mungkin agar kondisi jalan di Purbalingga semakin baik. Saya yakin, kalau ada usaha dan kesungguhan, selalu ada jalan,” kata Fahmi.

Selain infrastruktur, Fahmi menekankan perlunya langkah serius untuk menekan kemiskinan ekstrem, memperluas lapangan kerja, dan menguatkan perekonomian daerah. Ia berharap dinas-dinas baru ikut mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat melalui pengembangan perdagangan, industri, dan UMKM berbasis potensi lokal.

“Purbalingga harus naik kelas. Komoditas unggulan kita jangan hanya keluar daerah dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah di Purbalingga sehingga nilai tambahnya dinikmati oleh masyarakat kita sendiri,” ujarnya.