Terima Kunker Reses Komisi XIII DPR RI, Kemenkum Jateng Tegaskan Komitmen Supremasi Hukum

NYALANUSANTARA, Semarang - Kanwil Kemenkum Jateng menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Senin (23/02). Kegiatan yang dikemas dalam format Rapat Dengar Pendapat tersebut dipusatkan di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah dan menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap mitra kerja di Provinsi Jawa Tengah.

11 anggota DPR RI hadir dalam kunjungan tersebut. Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara selalu Ketua Tim, didamel Wakil Ketua Komisi XIII selaku Wakil Ketua Tim, Rinto Subekti serta beberapa anggota Komisi XIII yaitu Raja Faisal Manganju Sitorus dari Partai Demokrat, Eko Kurnia Ningsih dan Rapidin Simbolon dari PDI Perjuangan, Adik Sasongko dari Gerindra, Hamid Noor Yasin dari PKS, Maruli Siahaan dari Golkar, Mafirion dan Rico Alviano dari PKB, serta Muslim Ayub dari Partai NasDem.

Kepala Kanwil Kemenkum Jateng, Heni Susila Wardoyo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi XIII DPR RI. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini menjadi momentum strategis memperkuat koordinasi pusat dan daerah dalam penguatan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

“Kehadiran Tim Komisi XIII DPR RI di tengah-tengah kami adalah suatu kehormatan sekaligus momentum penting untuk mempererat sinergi antara pusat dan daerah, khususnya dalam penguatan supremasi hukum, keimigrasian, pemasyarakatan, hak asasi manusia, serta perlindungan saksi dan korban di Jawa Tengah,” ujar Heni.

Ia juga berharap dukungan legislatif terus menguat guna menjawab tantangan dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks.

“Melalui kunjungan ini, besar harapan kami akan tumbuh dukungan legislatif dan kebijakan afirmatif dari Komisi XIII DPR RI untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas wilayah dalam menjawab tantangan ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kunker Dewi Asmara dalam sambutan pembukanya menegaskan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI untuk memperoleh gambaran faktual atas implementasi kebijakan nasional di daerah, khususnya di bidang hukum, keimigrasian, pemasyarakatan, HAM, serta perlindungan saksi dan korban.

Editor: Holy