Kesehatan

Pemerintah Tekankan Pendekatan One Health Atasi Resistansi Antimikroba di Indonesia

Fatih Tarusbawa
08 Desember 2024

NYALANUSANTARA, Jakarta– Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama jajaran kementerian dan lembaga terkait menggelar puncak acara Pekan Kesadaran Resistansi Antimikroba (AMR) Sedunia 2024 di Jakarta, pada Minggu (8/12/2024).

Kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman AMR dan pentingnya tindakan pencegahan yang melibatkan berbagai sektor.

Acara dimulai dengan jalan sehat bersama dari Kantor Kemenko PMK hingga Bundaran HI, yang diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan, termasuk pegawai pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum. Kegiatan ini juga diramaikan dengan berbagai acara seperti cek kesehatan gratis, edukasi GERMAS, bazar jamu tradisional, dan workshop tentang pola hidup sehat, serta penggunaan antibiotik secara bijak.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mewakili Menko PMK menegaskan bahwa resistensi antimikroba merupakan tantangan serius yang perlu ditangani dengan pengawasan ketat terhadap penggunaan antibiotik.

“Kita harus memahami bahwa resistansi antimikroba adalah ancaman nyata yang membuat antibiotik tidak lagi efektif melawan infeksi. Penyalahgunaan antibiotik, baik oleh individu maupun sektor lain, harus dihentikan. Edukasi masyarakat sangat penting untuk mengurangi risiko ini,” ujar Menkes.

Menkes juga menyoroti penggunaan antibiotik yang tidak terkendali di sektor kesehatan dan agrikultur, yang berdampak pada lingkungan. “Banyak antibiotik yang beredar tanpa resep dokter. Bahkan, beberapa produk ekspor laut kita pernah ditolak karena kadar antibiotiknya tinggi. Ini menunjukkan masalah serius yang harus kita atasi bersama,” tambahnya.

Sementara itu, Plt. Deputi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Nunung Nuryartono menekankan bahwa penanganan AMR membutuhkan pendekatan holistik One Health, yang melibatkan manusia, hewan, dan lingkungan. Pendekatan ini mendorong kerja sama antar kementerian, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.