Suahasil Tekankan Peran SMV sebagai Katalisator Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

NYALANUSANTARA, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan pentingnya peran Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan dalam mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menyampaikan hal itu saat berbicara pada Forum Bisnis SMV 2025 yang berlangsung di Jakarta, Selasa 25 November 2025

Menurut Suahasil, SMV memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan memaksimalkan keterlibatan dana swasta untuk mempercepat proses pembangunan di Indonesia.

Forum ini bertujuan untuk mempererat kolaborasi antara SMV, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Indonesia. Wamenkeu Suahasil menjelaskan bahwa SMV merupakan inovasi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih canggih. Dengan mengombinasikan belanja negara dengan badan usaha, SMV memanfaatkan dana APBN untuk memicu investasi swasta melalui mekanisme crowding in private money.

"SMV dari Kementerian Keuangan itu bisa berupa badan layanan umum, badan usaha milik negara, atau lembaga yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan. Tugas utamanya adalah melaksanakan pembangunan, bukan semata-mata mencari keuntungan," ujar Suahasil.

Menurutnya, SMV berfungsi sebagai agen perubahan yang dapat mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Wamenkeu Suahasil mengungkapkan beberapa contoh SMV yang telah berkontribusi signifikan dalam pembangunan Indonesia. Salah satunya adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang berfungsi sebagai lembaga keuangan pembangunan dan telah menyalurkan pembiayaan untuk sektor infrastruktur dan pembangunan daerah. PT SMI juga turut berperan dalam penanganan pandemi COVID-19 melalui penyaluran pinjaman.

Selain itu, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk sektor perumahan dan mendapat pengakuan dari Bank Indonesia karena kemampuannya dalam meningkatkan likuiditas sektor perumahan melalui pembelian surat berharga. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) juga disebutkan sebagai SMV yang memberikan penjaminan pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur, baik melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun non-KPBU.

Lembaga lain seperti Indonesia Exim Bank dan PT Geodipa juga turut berperan dalam mendukung ekspor Indonesia serta pengelolaan energi geotermal.

Wamenkeu Suahasil berharap forum ini dapat menghasilkan diskusi yang produktif serta kolaborasi yang lebih erat antara SMV, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Ia menekankan bahwa SMV adalah bentuk dukungan APBN yang dilakukan secara tidak langsung melalui badan usaha, bukan hanya melalui belanja negara. 

Dengan demikian, SMV diharapkan dapat memperkuat pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

"Semoga forum ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pembangunan nasional melalui kolaborasi yang lebih erat antara sektor publik dan swasta," tutup Wamenkeu Suahasil.