Pakar UNAIR Soroti Rekrutmen CPNS 2024, Hindari Campur Tangan Politik!

NYALANUSANTARA, Surabaya – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menetapkan kuota rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 sebanyak 2,3 juta formasi. 

Keputusan ini diambil untuk memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Meskipun pembukaan jutaan formasi CPNS dianggap sebagai angin segar oleh sebagian masyarakat, namun isu politik yang muncul seiring dengan rekrutmen ini turut menjadi sorotan. 

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Airlangga (UNAIR), Gitadi Tegas Supramudyo, menyoroti potensi campur tangan politik dalam proses rekrutmen ini.

Menurut Gitadi, perlu dihindari gembar-gembor yang berlebihan terkait rekrutmen CPNS, karena hal tersebut dapat diartikan sebagai upaya politik pemilu untuk menarik perhatian para pencari kerja. 

“Menurut saya, ini tidak perlu banyak gembar-gembor, ya. Jika terekspos berlebihan, kita bisa saja membaca ini
sebagai kepentingan politik pemilu yang ingin menarik perhatian para pencari kerja,” ujarnya.

Ia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya kembali kepada grand design rekrutmen CPNS yang telah diterapkan sebelumnya.

Gitadi mengungkapkan bahwa pendekatan zero growth dan minus growth pada masa lalu seharusnya menjadi pertimbangan. 

Zero growth mengacu pada kebijakan penerimaan pegawai dengan jumlah yang sama dengan pegawai yang berhenti, sementara minus growth mengindikasikan jumlah penerimaan yang lebih sedikit daripada pegawai yang berhenti, berdasarkan skala prioritas.

“Zaman dulu kita mengenal kebijakan zero growth. Sederhananya, satu meninggal angkat lagi satu. Kemudian, karena menjadi terlalu banyak di bagian tertentu, maka kebijakannya berganti minus growth. Misalnya, meninggal satu dan pensiun satu, pengangkatan tetap satu,” terang Gitadi.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNAIR ini menekankan pentingnya transparansi dalam sistem rekrutmen CPNS. 

Ia menyayangkan kurangnya transparansi dalam hal kriteria dan data kebutuhan, serta memandang perlu adanya keterlibatan pihak independen untuk memastikan bahwa rekrutmen berjalan sehat dan terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Gitadi juga menyarankan pemerintah untuk melakukan inventarisasi dan pemetaan kebutuhan setiap daerah dan instansi guna memastikan rekrutmen CPNS berjalan lebih objektif dan sesuai dengan kebutuhan riil. 

Ia menekankan perlunya menghindari campur tangan politik agar rekrutmen bersih dari praktek KKN dan nepotisme, yang dapat merugikan kepercayaan publik.

Pakar UNAIR ini mengingatkan bahwa rekrutmen CPNS yang terbebas dari campur tangan politik dan bersih dari KKN akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem, sambil menghilangkan stigma buruk terhadap rekrutmen ASN. 

"Keterlibatan institusi atau struktur kredibel dan independen adalah sebuah keniscayaan," tegas Gitadi.

Editor: Admin