Literasi dan Diplomasi Ruang Angkasa Jadi Fokus Diskusi Publik di Universitas Paramadina

Literasi dan Diplomasi Ruang Angkasa Jadi Fokus Diskusi Publik di Universitas Paramadina

NYALANUSANTARA, JAKARTA- Isu keadilan akses terhadap ruang angkasa dan teknologi satelit menjadi sorotan utama dalam diskusi publik bertajuk “Equitable and Access to Space and Satellite” yang diselenggarakan oleh Paramadina Graduate School of Diplomacy, bekerja sama dengan Indian Space Association (ISpA) dan South ASEAN International Advocacy & Consultancy (SAIAC) di Universitas Paramadina, Trinity Tower Lantai 45, Jakarta.

Acara ini mempertemukan para akademisi, diplomat, dan praktisi dari Indonesia serta India untuk membahas pentingnya tata kelola ruang angkasa yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi kawasan Asia.

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Iin Mayasari, Wakil Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, menegaskan bahwa ruang angkasa kini telah menjadi domain strategis kelima setelah darat, laut, udara, dan siber.

“Ruang angkasa bukan sekadar simbol kemajuan teknologi, tetapi fondasi kedaulatan dan keselamatan nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kerja sama antara pemerintah, industri, dan akademisi menjadi kunci dalam memastikan pemanfaatan ruang angkasa secara damai dan produktif.

Sementara itu, Shaanti Shamdasani, Presiden SAIAC Chair sekaligus pendiri ThinkGroup Asia, menyoroti pentingnya literasi ruang angkasa di kalangan publik dan media. Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap satelit dan spektrum orbit menjadi bagian tak terpisahkan dari transformasi digital global.

“Ketimpangan akses antara negara maju dan berkembang harus dijawab lewat kerja sama internasional berbasis keadilan,” jelasnya.

Sebagai pembicara utama, Lt. Gen. A.K. Bhatt, Direktur Jenderal ISpA, membagikan pengalaman India dalam membangun industri antariksa nasional. Dengan anggaran terbatas, India mampu mendaratkan wahana di kutub selatan bulan dan melahirkan ratusan startup ruang angkasa. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas Asia Selatan dan Asia Tenggara agar manfaat ekonomi ruang angkasa dapat dirasakan secara merata.

Dari Indonesia, Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih, Direktur Eksekutif Indonesian Space Agency (INASA) – BRIN, membahas arah kebijakan ruang angkasa nasional, termasuk isu space debris dan peningkatan space situational awareness.

“Keberlanjutan akses ruang angkasa adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

preferred sources in Google Searc


Editor: Lulu

Terkait

Komentar

Terkini