Universitas Paramadina Gelar Diskusi Publik Evaluasi dan Outlook Pendidikan Tinggi Menuju Kampus Global

Universitas Paramadina Gelar Diskusi Publik Evaluasi dan Outlook Pendidikan Tinggi Menuju Kampus Global

Lebih lanjut, Prof. Didik menilai pembukaan kelas magister di kampus negeri di wilayah Jakarta cenderung berorientasi pada pemasukan, bukan peningkatan kualitas akademik. “Tidak ada jaminan bahwa hal tersebut berdampak pada peningkatan kualitas dosen, riset, dan inovasi,” katanya, sembari menyerukan agar orientasi pendidikan tinggi kembali pada riset dan inovasi, bukan sekadar pengajaran massal.

Tantangan Akses, Biaya, dan Kualitas

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP, menyoroti tiga isu utama pendidikan tinggi, yakni ketersediaan dan akses, keterjangkauan biaya, serta kualitas perguruan tinggi yang masih terpusat di Pulau Jawa. Ia menekankan bahwa tantangan riset dan inovasi semakin mendesak seiring perubahan kebutuhan industri dan masyarakat.

Menurutnya, perguruan tinggi Indonesia harus bertransformasi dari institusi pengajaran menjadi pusat inovasi dan penggerak pembangunan ekonomi. Transformasi ini dinilai krusial agar lulusan mampu menjawab tantangan strategis nasional, seperti energi terbarukan, ketahanan pangan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menuju Kampus Berdampak

Dari perspektif transformasi kelembagaan, Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc., IPU menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan tinggi melalui strategi dan perencanaan jangka panjang. Ia menyebut bahwa pemeringkatan global dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam menentukan prioritas sumber daya dan arah transformasi institusi.

Ia mendorong perguruan tinggi untuk bertransformasi dari Teaching University menuju Research University, hingga Entrepreneurial University atau yang ia sebut sebagai kampus berdampak. Menurutnya, kampus harus berperan sebagai penghela ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan bukti (evidence-based economy), serta berkontribusi nyata dalam perumusan kebijakan publik.


Editor: Lulu

Terkait

Komentar

Terkini