Merawat Keselamatan Selama Mudik Lebaran

Potensi pergerakan orang dari Jabodetabek pada Musim Lebaran tahun 2023, sebanyak 18,3 juta orang (54,31 persen). Sedangkan musim Mudik Lebaran tahun 2024 diperkirakan naik menjadi sebanyak 84,27 persen atau sebanyak 28,4 juta orang. Warga Jabodetabek yang ingin pergi mudik sebanyak 84,27 persen.

Ada lima pilihan moda bagi warga Jabodetabek, yaitu KA antar kota 8,26 juta orang (29,05 persen), bus 7,89 juta orang (27,76 persen), mobil pribadi 4,27 juta (15,03 persen), sepeda motor 2,56 juta orang (9,02 persen) dan kapal penyeberangan 1,63 juta orang (5,72 persen).

Mudik terbanyak berasal dari Kab. Bekasi sebanyak 3,59 juta orang (12,63 persen). Sementara mudik terbanyak menuju Jawa Tengah sebanyak 9,7 juta orang (34,17 persen). Pergerakan asal Jabodetabek sebanyak 28,4 juta orang. Pergerakan Mudik di dalam wilayah Jabodetabek sebesar 3,1 juta orang (11,04 persen). Pergerakan Mudik ke luar wilayah  Jabodetabek sebanyak 24,7 juta orang (88,96 persen). 

Optimalisasi mudik gratis
Untuk mengantisipasi kejadian berulang Mudik Lebaran tahun sebelumnya, Kementerian Perhubungan mengatur agar pendaftar yang tidak jadi atau membatalkan ikut mudik gratis tanpa memberitahu dapat dimasukkan ke catatan hitam (blacklist). Hal itu bisa ditandai dengan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang mendaftar ke banyak program mudik gratis.

Kejadian di tahun sebelumnya itu terjadi karena banyak aplikasi atau situs tempat mendaftar mudik gratis. Akibatnya, warga bisa leluasa mendaftar program mudik gratis ke banyak tempat. Persoalan ini bisa menjadi evaluasi pemerintah dan penyelenggara mudik gratis.

Pendaftaran program mudik gratis, baik yang diselenggarakan perusahaan atau pemerintah, di tahun selanjutnya bisa dibuat satu pintu, bisa melalui satu aplikasi di Kementerian Perhubungan. Di aplikasi itu warga bisa memilih mudik gratis yang dikehendaki, tetapi tidak bisa mendaftar lebih dari satu. Dengan satu pintu itu lebih memudahkan pemerintah untuk mendata warga yang mudik. Data itu bisa digunakan untuk menyusun kebijakan mudik di tahun selanjutnya. Jika ada ada pemudik membatalkan keberangkatan wajib memberitahu, sehingga dapat diguakan pemudik yang lain. Jika tidak, maka dapat diberikan sanksi, misalnya tidak dapat mendaftar mudik lebaran tahun berikutnya.

Perlu koordinasi dan kesepakatan para penyelenggara program mudik gratis instansi pemerintah, perusahaan swasta dan BUMN. Mudik gratis bukan lagi program pencitraan, namun program dalam upaya membantu warga beralih dari mudik menggunakan sepeda motor ke angkutan umum.

Editor: Redaksi