Pakar Politik UNAIR: Pemecahan Kementerian di Kabinet Merah Putih Upaya Stabilitas Koalisi, Namun Bebani Anggaran

NYALANUSANTARA, Surabaya – Presiden Prabowo Subianto resmi memperkenalkan Kabinet Merah Putih dengan struktur yang lebih besar, mencakup 48 kementerian dan 56 wakil menteri, dalam pengumuman di Istana Negara pada 21 Oktober lalu. 

Langkah ini menuai tanggapan dari berbagai pakar politik, termasuk Ali Sahab, dosen politik dari Universitas Airlangga (UNAIR), yang menilai pemecahan kementerian ini sebagai strategi merangkul koalisi besar namun juga mengundang risiko anggaran dan potensi tumpang tindih wewenang.

Ali Sahab menjelaskan bahwa perombakan ini mungkin bertujuan menjaga stabilitas politik dan memastikan representasi bagi kelompok-kelompok politik yang mendukung Prabowo. 

"Ini adalah langkah merangkul berbagai pihak dalam koalisi, yang dampak positifnya akan meningkatkan stabilitas politik. Namun, dampak negatifnya bisa berupa pembengkakan anggaran dan kemungkinan konflik internal," ujar Ali Sahab.

Kabinet Merah Putih menjadi kabinet terbesar sejak era Orde Baru, dengan Kemenristekdikti yang kini terbagi dalam tiga kementerian baru. 

Hal ini, menurut Ali Sahab, memperlihatkan upaya pemerintah untuk mengakomodasi partai-partai koalisi. 

"Saya melihat bahwa kabinet ini terkesan 'gemuk', misalnya Kemenristekdikti yang dipisah-pisah untuk memberi ruang bagi representasi partai koalisi," jelasnya.

Perubahan struktur ini dimungkinkan berkat revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian. 

Dengan penghapusan batas tersebut pada September lalu, presiden kini memiliki kebebasan penuh untuk menambah kementerian sesuai prioritas politik atau ekonomi.

Potensi Beban Anggaran dan Tumpang Tindih Kewenangan

Ali Sahab menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam kondisi keuangan negara yang semakin menantang. 

"APBN kita semakin berat, maka penghematan perlu diprioritaskan," ujarnya. 

Ia juga menyoroti bahwa jumlah kementerian yang bertambah bisa mengakibatkan kewenangan yang tumpang tindih. 

"Beberapa kementerian terlihat memiliki kewenangan yang tidak jelas batasannya, sehingga bisa mengurangi efektivitas kerja mereka," ungkapnya.

Prabowo dan Ruang bagi Koalisi, Tantangan dalam Demokrasi

Secara politik, Ali Sahab melihat langkah Prabowo ini sebagai bentuk kompromi untuk memperkuat persatuan koalisi. 

"Dengan adanya pemecahan kementerian, Prabowo tampaknya ingin mengakomodasi seluruh kelompok dalam pembangunan bangsa," tambahnya. 

Namun, ia juga mengingatkan bahwa dalam demokrasi, perlu ada kontrol agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada rakyat.

Pemecahan kementerian dan peningkatan jumlah posisi wakil menteri menjadi langkah yang dinilai berani, tetapi efektivitas pemerintahan akan sangat tergantung pada kinerja para menteri dalam melayani kepentingan publik.

Editor: Admin