Payment ID Ditunda, Pakar UNAIR Ingatkan Pentingnya Literasi Digital dan Keamanan Siber

NYALANUSANTARA, SURABAYA- Peluncuran Payment ID oleh Bank Indonesia (BI) yang dijadwalkan bertepatan dengan 17 Agustus 2025 batal direalisasikan. Sistem ini sebelumnya digadang sebagai identitas pembayaran berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berfungsi sebagai pintu tunggal pencatatan transaksi keuangan individu.

Meski masih berupa wacana, rencana tersebut menuai beragam respons. Salah satunya datang dari Aziz Fajar, S.Kom., M.Kom., dosen Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin (FTMM) Universitas Airlangga (UNAIR).

Potensi Deteksi Kecurangan

Aziz menilai Payment ID memiliki keunggulan dalam membantu lembaga keuangan mendeteksi indikasi penipuan. Dengan sistem terintegrasi, pemerintah tidak perlu lagi memeriksa laporan keuangan tahunan secara manual.
“Kalau biasanya transaksi sehari-hari hanya ratusan ribu, lalu mendadak ada transaksi ratusan juta, sistem ini bisa langsung melacak siapa pengirim dan penerimanya,” ujar Aziz.

Risiko Kebocoran Data

Meski begitu, Aziz mengingatkan adanya tantangan besar, yaitu keamanan data pengguna. Ia menyoroti kasus kebocoran data KTP sebagai pelajaran penting. Menurutnya, tanpa perlindungan siber yang memadai, Payment ID justru bisa menimbulkan masalah baru.
“Jika data bocor, pihak yang tidak berwenang bisa mengetahui pola pengeluaran masyarakat dan menjualnya ke pihak swasta, misalnya perusahaan pinjaman online,” jelasnya.

Pentingnya Cybersecurity

Aziz menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Payment ID sangat bergantung pada kualitas keamanan sistem. Jika terlaksana dengan baik, pemerintah dapat lebih mudah memutus transaksi mencurigakan, termasuk judi online dan aktivitas ilegal lainnya. Namun, kelemahan dalam sistem keamanan justru berisiko membuat masyarakat enggan bertransaksi digital.
“Kalau keamanannya lemah, orang bisa kembali ke cara-cara manual yang justru menghambat pertumbuhan ekonomi digital,” tambahnya.

Literasi Digital sebagai Kunci

Selain penguatan infrastruktur siber, Aziz menilai peningkatan literasi digital masyarakat juga krusial. Edukasi mengenai keamanan transaksi perlu diberikan sejak bangku SMA hingga perguruan tinggi, saat generasi muda mulai mengelola keuangan sendiri. Tidak hanya itu, kalangan orang tua pun perlu mendapatkan pembekalan digital.
“Banyak orang tua mengira tidak akan bersentuhan dengan dunia digital, padahal kini hampir semua aktivitas sehari-hari terhubung dengan perangkat digital,” pungkas Aziz.

Editor: Lulu