Wujudkan Tata Kelola Keuangan Lebih AKuntable, Pemkab Gunungkidul Gelar High Level Meeting Percepatan Digitalisasi Daerah

NYALANUSANTARA, Gunungkidul– Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tahun 2025 di Ballroom Hotel Santika, Senin, 29 Desember 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam mengawal program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, dalam arahannya menyoroti penurunan signifikan dalam peringkat digitalisasi daerah yang sebelumnya tercatat sebagai peringkat tiga nasional pada Championship TP2DD tahun 2022. Bupati Endah menyatakan bahwa penurunan ini menjadi catatan penting bagi seluruh jajaran perangkat daerah untuk menjadikan tahun 2025 dan 2026 sebagai momentum kebangkitan guna meraih kembali prestasi di tingkat nasional.

"Ini menjadi catatan penting untuk menjadikan tahun 2025 dan 2026 sebagai momentum kebangkitan guna meraih kembali prestasi di tingkat nasional," ujar Endah.

Salah satu fokus utama dari percepatan digitalisasi ini adalah sektor pariwisata, yang diproyeksikan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Endah menekankan pentingnya penggunaan sistem pembayaran elektronik seperti QRIS dinamis di kawasan wisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mengurangi potensi kebocoran anggaran.

“Selama manusia masih memegang uang tunai, banyak hal bisa terjadi. Digitalisasi akan meminimalisir penyalahgunaan dan memastikan transparansi dalam retribusi pasar, parkir, dan pariwisata,” tegas Endah.

Selain itu, digitalisasi transaksi juga akan memudahkan masyarakat, menghilangkan kebutuhan menerima "uang kembalian berupa permen" yang kerap terjadi di sektor wisata dan pasar.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, Sri Darmadi Sudibyo, mengungkapkan bahwa ekonomi digital yang bergantung pada data dan internet menawarkan transaksi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien. “Digitalisasi juga membantu pelaku UMKM dalam pencatatan transaksi otomatis, yang mempermudah pembentukan profil kredit untuk akses pembiayaan bank,” kata Sri Darmadi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank BPD DIY, Santoso, menyatakan komitmen penuh untuk mendukung ekosistem digital di Gunungkidul. Termasuk dalam rencana implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di awal tahun dan perluasan kanal digital hingga ke tingkat desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes). Inovasi lainnya yang disiapkan adalah layanan pembayaran rumah sakit 24 jam yang dapat diakses melalui berbagai kanal pembayaran.

Meskipun indeks ETPD Kabupaten Gunungkidul saat ini berada pada angka 94,5%, tantangan ke depan adalah mempertahankan konsistensi agar tetap berada di posisi atas di tengah persaingan digitalisasi yang semakin ketat.

Bupati Endah menutup pertemuan dengan pesan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi garda terdepan dalam transformasi digital ini. Ia menargetkan pada tahun 2026, Gunungkidul tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga sebagai kabupaten yang cerdas, modern, dan sejahtera melalui digitalisasi yang menyeluruh.