Amerika Serikat Keluar dari 66 Organisasi Internasional, Pakar Mesir: Berisiko Rugikan Negara Berkembang

NYALANUSANTARA, Jakarta— Seorang pakar politik Mesir menilai keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan partisipasi dan pendanaan pada puluhan organisasi internasional berpotensi merugikan negara-negara berkembang serta melemahkan kerja sama global yang selama ini menopang tata kelola internasional.

Pakar hubungan internasional Abu-Bakr Al-Desouky, penasihat editorial majalah International Politics di Al-Ahram Foundation, mengatakan penarikan diri AS dapat memangkas pendanaan penting yang selama ini membantu operasi berbagai organisasi di kawasan berkembang. Ia memperkirakan dampaknya dapat mengurangi skala program pembangunan, kemanusiaan, dan bantuan internasional yang dijalankan lembaga-lembaga tersebut.

Pernyataan Al-Desouky muncul setelah Presiden AS Donald Trump pada 7 Januari 2026 menandatangani memorandum yang memerintahkan pemerintah AS menarik diri dari 66 organisasi internasional—terdiri dari 31 entitas terkait Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan 35 entitas non-PBB— yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan nasional AS. 

Menurut keterangan Gedung Putih, organisasi yang ditinggalkan mencakup bidang iklim, tenaga kerja, migrasi, hingga energi. Pemerintah AS menyatakan sebagian lembaga tersebut mendorong kebijakan yang dianggap bertentangan dengan “kedaulatan” dan “kekuatan ekonomi” AS. Dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut sejumlah entitas yang ditinggalkan sebagai “boros, tidak efektif, atau merugikan”. 

Beberapa lembaga yang disebut dalam laporan terkait penarikan AS antara lain Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), serta badan-badan PBB lain seperti UNFPA dan UN Women. Reuters melaporkan langkah itu menjadikan AS negara pertama yang keluar dari UNFCCC.

Dari pihak PBB, Sekretariat Jenderal menyampaikan penyesalan dan menegaskan bahwa kontribusi tertentu bersifat kewajiban hukum sesuai aturan PBB, meski AS mengumumkan penarikan dari sejumlah badan terkait PBB. 

Al-Desouky juga menilai kebijakan ini dapat berdampak pada citra global Washington dan mendorong negara berkembang mencari kemitraan lain yang dianggap lebih konsisten mendukung agenda pembangunan. Ia menambahkan, dinamika tersebut berpotensi memperkuat gagasan tatanan dunia yang lebih multipolar—meski itu merupakan pandangan analis, bukan keputusan resmi lembaga internasional. 

Langkah terbaru ini melanjutkan kebijakan penarikan AS dari sejumlah forum global pada periode sebelumnya, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Perjanjian Iklim Paris, dan penghentian keterlibatan pada Dewan HAM PBB, sebagaimana dilaporkan media internasional.