Pemkot Semarang Giat Sosialisasi Aturan Pemilu 2024 untuk Menghindari Potensi Konflik

NYALANUSANTARA, Semarang - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sedang berupaya proaktif dalam mengantisipasi serta meminimalisir potensi konflik yang dapat timbul selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Upaya tersebut melibatkan komunikasi dan sosialisasi yang intensif terkait tahapan dan peraturan Pemilihan Legislatif serta Calon Presiden-Wakil Presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Apel Siaga Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 di Halaman Kantor Kecamatan Mijen, Kota Semarang, pada Minggu (19/11/2023). 

"Pemerintah Kota Semarang siap mengawal pesta demokrasi yang sekarang persiapannya sudah masuk tahapan 50 persen lebih, baik untuk penetapan daftar calon tetap untuk Pileg, Capres dan Cawapres," ujar Mbak Ita, panggilan akrabnya.

Mbak Ita menekankan bahwa pemerintah terus melakukan pengawalan, terutama karena saat ini sudah banyak sosialisasi yang dilakukan oleh calon legislatif (Caleg) serta Capres dan Cawapres kepada masyarakat. 

"Saat ini mulai banyak sosialisasi dari para Caleg dan Capres-Cawapres baik melalui round tag, baliho, spanduk dan sebagainya. Ini yang perlu kita lakukan sosialisasi juga ke masyarakat, terutama mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan," katanya.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah meningkatkan komunikasi antara pemerintah daerah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang. 

"Kita jaga kondusivitas, jika ada yang melanggar bisa dikomunikasikan dulu. Jangan sampai membuat kontra agar semua juga bisa berjalan dengan aman dan kondusif," jelas Mbak Ita.

Sebagai Wali Kota perempuan pertama di Kota Semarang, Mbak Ita berharap Pemilu di ibu kota Jawa Tengah dapat berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), tanpa adanya konflik atau permasalahan apapun.

Diketahui, Kota Semarang memiliki potensi konflik tertinggi di Jawa Tengah dan berada di urutan ke-12 secara nasional. 

Mbak Ita menekankan perlunya kewaspadaan dan sosialisasi di semua tingkatan pemerintahan, dari Pemkot Semarang hingga tingkat kecamatan, kelurahan, serta melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, Arief Rahman, menyatakan bahwa Bawaslu sedang melaksanakan Pengawasan Kampanye Pemilu 2024 untuk memberikan semangat kepada pengawas di 16 kecamatan dan 177 kelurahan. 

"Kalau dihitung jumlahnya ada 225 pengawas ad hoc. Ini bagian dari kesiapsiagaan pengawasan pemilu menyikapi berbagai tahapan," kata Arief.

Arief menyoroti beberapa potensi pelanggaran, terutama terkait netralitas ASN dan politik uang selama masa kampanye. 

Bawaslu Kota Semarang aktif mendorong deklarasi kelurahan anti-politik uang, seperti di Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Meteseh. "Upaya ini terus kami dorong," tambahnya.

Editor: Admin