Wapres Ma'ruf Amin dan Menko Muhadjir Effendy Serahkan Universal Health Coverage Award

NYALANUSANTARA, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin, didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, menyerahkan penghargaan _Universal Health Coverage (UHC) Award_ kepada 33 provinsi serta 460 kabupaten dan kota di Krakatau Ballroom, Jakarta, pada Kamis (8/8).

Penyerahan penghargaan tersebut juga dihadiri oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti, dan President International Social Security Association (ISSA), Mohammed Azman.

Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin memberikan apresiasi atas pencapaian target UHC di Indonesia, yang telah mencakup 98,19 persen dari total populasi. Namun, ia menegaskan bahwa evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap diperlukan.

"Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan," ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden.

Lebih lanjut, Wapres Ma'ruf memberikan tiga pesan penting bagi seluruh pemangku kepentingan, yaitu: pertama, memperluas jangkauan kepesertaan hingga 100%; kedua, menggunakan pendekatan yang lebih efektif dan solutif bagi masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iurannya; dan ketiga, memastikan adanya monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan.

Menko Muhadjir Effendy menekankan bahwa jaminan kesehatan merupakan bagian dari skema perlindungan sosial dan strategi pengurangan beban untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

"Sehingga masyarakat yang telah aktif dan terdaftar dalam program JKN dapat terhindar dari kemiskinan. Selain itu, masyarakat yang miskin tidak semakin jatuh dalam kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Menko Muhadjir juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kepesertaan aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Ia menegaskan pentingnya kerja keras untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di sektor pelayanan kesehatan.

"Ini menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk tanggung jawab saya sesuai dengan Inpres 1/2022, dan kita harus berusaha keras bagaimana supaya cita-cita kita untuk menciptakan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di sektor pelayanan kesehatan ini bisa tercapai," pungkasnya.