Eskalasi Konflik AS-Iran Dinilai Ancam Stabilitas Ekonomi Global, Termasuk Indonesia

NYALANUSANTARA, Jambi – Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait eskalasi perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang meletus pada Sabtu, 28 Februari 2026. Menurutnya, konflik ini berpotensi menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.

"Konflik ini dapat memicu tiga tekanan besar bagi Indonesia: krisis energi, tekanan fiskal, dan gejolak moneter. Namun, dengan cadangan devisa yang cukup kuat dan respons kebijakan yang cepat, Indonesia masih memiliki ruang untuk mencegah resesi yang lebih dalam,” ujar Noviardi dalam keterangannya di Jambi baru-baru ini.

Lonjakan harga minyak mentah jenis Brent Crude yang melambung hingga 18 persen, mencapai US$79 per barel, hanya merupakan tahap awal dari potensi gejolak yang lebih besar. Noviardi memperingatkan, jika konflik meluas dan mengganggu Selat Hormuz, harga minyak bisa melonjak ke angka US$130 hingga US$150 per barel, yang akan menjadi alarm keras bagi negara pengimpor minyak bersih seperti Indonesia.

“Indonesia sangat bergantung pada impor minyak yang mencapai sekitar 50 persen. Kenaikan harga minyak akan memperbesar beban subsidi BBM, LPG, dan listrik, yang diperkirakan bisa mencapai triliunan rupiah,” ujarnya.

Menurutnya, tekanan ini berisiko memperlebar defisit fiskal dan memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tidak populer, seperti penyesuaian harga energi domestik. "Jika harga energi dinaikkan, inflasi bisa menembus 5 persen. Namun, jika tidak dinaikkan, defisit fiskal akan semakin besar. Ini adalah dilema fiskal yang dihadapi pemerintah," tegas Noviardi.

Di sisi moneter, Noviardi memperkirakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah hampir tidak terhindarkan. Arus modal keluar dari pasar negara berkembang menuju aset aman seperti dolar AS dan emas berisiko menekan nilai tukar rupiah serta pasar keuangan domestik, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pasar obligasi pemerintah yang dapat terkoreksi tajam.

Noviardi memprediksi Bank Indonesia (BI) akan menghadapi pilihan sulit antara menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi cadangan devisa atau menaikkan suku bunga 7-day reverse repo rate untuk meredam volatilitas. "Koordinasi antara BI dan Kementerian Keuangan harus solid, serta komunikasi kebijakan yang kredibel sangat penting untuk mencegah panic selling," tambahnya.